Ikatan Ahli Perencana (IAP) menilai pemindahan ibu kota tidak akan menjamin kehidupan masyarakat di Jakarta akan lebih baik jika infrastruktur jalan dan sarana transportasi tetap tidak dibenahi.
Sekjen IAP Bernadus Djonoputro mengatakan pemindahan pusat pemerintahan ke luar Jakarta tidak akan menyelesaikan masalah jika
sarana transportasi massal yang nyaman dan aman di Jakarta dan sekitarnya tetap tidak direalisasikan.
“Pemindahan ibu kota tidak menjamin kenyamanan warga di sekitar Jakarta membaik. Dengan atau tanpa dipindahkan Jakarta membutuhkan penataan kota yang lebih baik,” ujarnya sata dihubungi Bisnis hari ini.
Bernadus mengatakan pembangunan properti berupa kantor dan apartemen di Jakarta masih mempunyai ruang yang cukup luas jika didukung dengan sarana infrastruktur memadai. Ruang vertikal di Jakarta masih cukup terbuka untuk menampung tambahan jutaan penduduk lagi sepanjang aturan mengenai bangunan gedung diikuti.
Menurut dia, selama ini pembangunan hunian di Jakarta masih melebar ke pinggiran pusat kota seperti Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi. Namun pembangunan horizontal ini tanpa didukung sarana transporasi dan infrastruktur memadai sehingga menimbulkan kemacetan dan masalah yang luar biasa.
Padahal, kata dia, jika kebijakan hunian vertikal di tengah kota berupa apartemen murah berhasil, warga kota yang produktif tidak lagi
perlu pergi ke pinggiran.
Menurut Bernadus, ibu kota dan pusat pemerintahan tetap bisa berdampingan jika dibenahi secara serius. Mayoritas kota-kota besar di negara maju, masih tetap menggabungkan fungsi pusat bisnis dan pusat pemerintahan secara sinergi dengan melakukan revitalisasi penataan kota.
Tokyo, lanjut dia, yang merupakan salah satu kota dengan jumlah penduduk terbesar di dunia mencapai 30 juta, tetap menajdi kota yang nyaman karena didukung dengan infrastruktur jalan dan transportasi yang mamadai.
Selain mempunyai ruang ke atas, Jakarta juga masih bisa berkembang ke daerah pinggiran yang lebih jauh seperti Purwakarta, Cikampek atau ke Serang dan Cilegon jika pembangunan infrastruktur dan sarana transportasi massal dibenahi.
IAP sendiri hingga kini belum pernah melakukan kajian secara ilmiah daerah mana yang sesuai menjaid ibu kota baru jika kebijakan ini jadi direalisasikan. IAP merupakan organisasi yang berisi dari para perencana kota dan ahIi tata ruang di Indonesia.
[Sumber: http://web.bisnis.com/sektor-riil/properti/1id210164.html ]
Cari Rumah ?? Gak perlu 123, Hanya KITA Ahlinya :-)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar