Kendala Terwujudnya Hunian Layak Bagi Rakyat

Menpera Djan Faridz saat berkunjung ke Solo Elok (foto: dok. Kemenpera)

JAKARTA - Memberantas permukiman kumuh di berbagai daerah memang bukan perkara mudah, tapi pemerintah optimistis dapat mengatasi masalah utama kependudukan di Indonesia ini secara perlahan-lahan.

Sebenarnya, apa sajakah masalah yang dihadapi pemerintah dalam hal ini Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera) dalam memberikan hunian yang layak serta mengatasi permukiman kumuh di Tanah Air?

Menteri Perumahan Rakyat Djan Faridz dalan keterangan resminya, Senin (27/2/2012), menyebutkan salah satu persoalan yang dihadapi pemerintah, yakni menyangkut persoalan Dana Alokasi Khusus (DAK), yakni dana APBN yang ditempatkan di daerah, Pemda, Pemprov, yang bisa dimanfaatkan sebagai dana stimulan untuk dana perumahan yang pemanfaatnnya berkoordinasi dengan Kemenpera, ternyata tidak mencukupi.

"Target fisik DAK ini sebesar 320 ribu unit dan telah ditetapkan dalam Renstra Kemenpera 2010-2014, ternyata tidak didukung APBN yang cukup. Alokasi hanya sekitar 30 ribu unit per tahun dari target 80 ribu unit per tahun. Target DAK 320 ribu unit harus direvisi sesuai alokasi program," terang Djan.

Menurutnya, selain itu, munculnya program baru di luar Rencana Strategis (Renstra) Kementerian, juga menjadi kendala tersendiri. Di antaranya, munculnya pengembangan 24 kota baru untuk mendukung Mendorong Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi di Indonesia (MP3EI), plot proyek penanganan demonstartion plot (demplot) di lima lokasi, kemudian munculnya direktif untuk penanganan rumah NTT.

"Karena itu, Renstra Kemenpera perlu direvisi agar tersedia alokasi untuk melaksanakan program tersebut," tambahnya. Selain itu, siklus pembangunan PSU melalui APBN juga tidak sesuai dengan jadwal pembangunan oleh pengembang. Perlu mempercepat penyusunan program pembangunan PSU dan pelaksanaannya. Para pengembang juga perlu menyesuaikan jadwal pembangunan perumahan mengikuti siklus APBN.

Kendala lain adalah lahan di perkotaan semakin langka dan mahal. "Perlu penyusunan kebijakan pencadangan lahan bagi pengembangan perumahan dan kawasan permukiman. Salah satu yang dilakukan adalah menyesuaikan program prasarana, sarana dan utilitas (PSU) untuk dapat mendukung pengembangan land banking," papar Djan.

Sumber : www.property.okezone.com/kendala-terwujudnya-hunian-layak-bagi-rakyat

Cari rumah..?? Propertykita Lebih banyak pilihanya...!!