Ketua Badan Pertimbangan Organisasi Dewan Pengurus Pusat Realestat Indonesia (REI) F. Teguh Satria mengatakan dana tersebut hanya boleh digunakan untuk kepentingan atau kegiatan yang berkaitan dengan penyediaan perumahan bagi rakyat.
"Jika berhasil dihimpun dana yang sangat besar, murah dan berjangka panjang melalui TWP ini, maka sangat mungkin suku bunga KPR bisa ditekan menjadi 2% - 3% per tahun," katanya dalam keterangan tertulisnya yang diterima detikFinance, Kamis (16/2/2012).
Ia menjelaskan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang mampu memiliki rumah disediakan skema KPR dengan bunga yang rendah dan jangka waktu yang panjang. Bagi MBR yang tidak mampu memiliki rumah disediakan rumah-rumah sewa yang dibangun dari hasil pemupukan dana tabungan wajib perumahan tersebut.
"Bagi MBR yang tidak mampu memiliki rumah bahkan sewapun juga tidak mampu, maka pemerintah dapat menyediakan rumah-rumah sosial yang dibangun dari hasil pemupukan dana tabungan wajib perumahan tersebut," katanya.
Menurut Teguh, apalagi jika semua peraturan seperti perbankan, pertanahan, asuransi bisa berjalan dalam jangka waktu KPR diperpanjang misalnya sampai dengan 40 tahun, maka jumlah MBR dan MBM yang dapat mengakses KPR dapat jauh lebih banyak. Ia mencontohkan jika pokok kredit KPR Rp 79 juta dengan suku bunga 2% maka MBR hanya mencicil kurang dari Rp 240.000/bulan.
"Sekali lagi jika skema tersebut dijalankan, saya yakin, optimis dan sekaligus menjamin, sebelum peringatan 100 tahun Indonesia merdeka, 17 Agustus 2045, seluruh rakyat Indonesia sudah tinggal dan menempati rumah yang layak huni. Tidak ada lagi kawasan kumuh diperkotaan," katanya.
Sumber : www.finance.detik.com/semua-penduduk-indonesia-bisa-punya-rumah-di-2045-asal
Cari rumah..?? Propertykita Lebih banyak pilihanya...!!
Tidak ada komentar:
Posting Komentar